Category Archives: Kependudukan-Catatan Sipil

Cara Pembuatan Akte, Passport dan Affidavit Anak Berkewarganegaraan Ganda yang baru lahir

Cara pembuatan Akte, Passport dan Affidavit Anak Berkewarganegaraan Ganda yang baru lahir adalah sebagai berikut: Lapor ke Kedutaan Suami/Bapak Anak untuk mendapatkan Passport asing, in paralel mengurus juga Administratif dari sisi Indonesia, yaitu: – Ubah KK Ibu di Kelurahan untuk memasukan nama anak yang baru lahir tersebut (proses biasanya selesai 1-2 hari). – Setelah nama […]

Kartu Identitas Anak

Bagi yang memiliki anak atau cucu usia 1 sampai dengan 15 tahun, agar segera mengurus membuatkan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan Persyaratan sebagai berikut: 1. Foto Copy KK 2. Foto Copy Akte Kelahiran anak 3. Foto Copy EKTP suami+ isteri 4. Foto anak 2×3  2 lembar Jika data sudah lengkap, dibawa ke DUKCAPIL untuk dibuatkan […]

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018

HAPUS SURAT PENGANTAR Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 2018 menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Langsung mengurus ke Dispendukcapil. ■ Kartu keluarga (KK) baru : Hanya butuh surat nikah dan keterangan pindah alamat bagi anggota baru. […]

Ketentuan Umum Administrasi Kependudukan

UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN   Dalam Peraturan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil dinyatakan bahwa seluruh penduduk di Indonesia diwajibkan melaporkan seluruh PERISTIWA PENTING KEPENDUDUKAN kepada Instansi berwenang (Administrasi Kependudukan). Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan […]

Mencatatkan Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri

Definisi Perkawinan Campuran Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan” (pasal 57) Apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri, baru kemudian pasangan mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia, berlaku ketentuan: bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah […]

Kebijakan Baru Bidang Administrasi Kependudukan

Kebijakan Baru Bidang Adminduk, dalam pelaksanaan UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain: Pergeseran dari stelsel AKTIF menjadi stelsel PASIF — instansi terkait diwajibkan untuk memberikan layanan kependudukan di wilayahnya atau “menjemput bola” kepada warga setempat. Perubahan asas PERISTIWA menjadi asas DOMISILI — bilamana dahulu, bila ingin mengurus dokumen kependudukan, seorang warga harus pergi […]

X