BUKU NIKAH DARI KUA DAN AKTA PELAPORAN PERKAWINAN DARI DUKCAPIL: SERBA SERBI PENCATATAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

Ada kasus setelah melakukan perkawinan campuran di Indonesia, buat pelaku kawin campur, dianjurkan untuk membuat Akta Pelaporan Perkawinan di Dukcapil (walaupun sudah mempunyai Buku Nikah dari KUA, ARTINYA BUKAN MEMBUAT AKTA NIKAH LAGI!). Hal ini diakibatkan karena kadang di negara pasangan, hanya mengenal pencatatan perkawinan di Civil Registry Office, serta tidak memahami /tidak tahu apa itu Kantor Urusan Agama (yang merupakan instansi resmi dibawah Kementerian Agama, sebagai lembaga pencatat pernikahan bagi pemeluk agama Islam, di Indonesia).

Legalisir buku nikah/akta perkawinan (ke Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri) hanya diperlukan sesuai kebutuhan persyaratan masing-masing negara. Misal Ibu  A  yang beragama Islam, menikah di KUA, dengan suami Warga Negara Belanda. Untuk mencatatkan pernikahan di Belanda, membutuhkan legalisasi Buku Nikah dari KUA dan Pelaporan Pernikahan dari Dukcapil (di bawah Kementerian Dalam Negeri). Selanjutnya Ibu A perlu melegalisir buku nikah ke Kemhukham, Kemenag dan Kemenlu. Apabila semua sudah lengkap, dokumen tersebut dapat diajukan ke Kedutaan Belanda, lalu menjadi dokumen acuan untuk pendaftaran nikah di Belanda.

Setiap pelaku kawin campur tidak semua sama prosesnya, karena mengacu persyaratan dari masing-masing negara pasangan. Ada negara dengan ketentuan yang rumit, namun ada juga yang lebih sederhana.

Yang menikah di KUA juga bisa mendaftarkan pelaporan perkawinan KUAnya ke Dukcapil. Nanti Dukcapil akan mengeluarkan Akta Pelaporan Perkawinan. Seperti contoh menikah di KUA dan laporkan juga ke Dukcapil. Kenapa? Karena punya kebutuhan Akta Pelaporan Dukcapil tersebut  untuk dibawa ke negara pasangan untuk pencatatan nikah dinegara suami (misalnya negara Serbia).

Buku Nikah yang merupakan produk KUA dan Akta Nikah yang merupakan produk Dukcapil (Kementerian Dalam Negeri) kekuatan hukumnya setara di indonesia. Tapi belum tentu di negara lain. Kembali lagi ke persyaratan pencatatan perkawinan yang dilakukan di Indonesia, masing-masing negara memiliki pandangan hukum dan persyaratan yang berbeda2.  Contoh Jerman, USA, Australia langsung menerima keabsahan perkawinan, dengan produk dokumen Buku Nikah dari KUA.

Yang menikah di KUA juga bisa mendaftarkan Pelaporan Perkawinan dari KUAnya ke Dukcapil. Nanti Dukcapil akan mengeluarkan Akta Pelaporan Perkawinan. Seperti Ibu C menikah di KUA dan dilaporkan juga ke Dukcapil. Kenapa? Karena Ibu C punya kebutuhan Akta Pelaporan Pernikahan dari Dukcapil tersebut untuk dibawa ke negara pasangan utk pencatatan nikah di negara yang bersangkutan (Serbia). Bagi yang tidak membutuhkan proses/dokumen itu, tentu tidak perlu memprosesnya. Seorang pelaku PerCa muslim, bisa memiliki Buku Nikah dan Akta Pelaporan Pernikahan. Seorang non-muslim, hanya akan memiliki Akta Nikah dari Dukcapil.

Contoh: Ibu B nikah secara muslim di KUA, dan dia perlu ke pelaporan pernikahan dukcapil karena negara pasangannya hanya mau terima Akta Pelaporan Nikah dari Dukcapil. Buku nikah KUA tetap legal di Indonesia dan di negara yang menerimanya. Bila ada negara yg tdk menerima, maka solusi nya daftar pelaporan nikah di Dukcapil. Jadi semua urusan pencatatan perkawinan, ada jalur dan solusinya

X